SiaranJakarta.com – Satu tahun kepemimpinan Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno menandai fase awal konsolidasi pembangunan di Ibu Kota. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, duet kepemimpinan ini menegaskan orientasi kerja yang berfokus pada penguatan layanan publik, penataan ruang kota, serta pembenahan persoalan klasik perkotaan yang selama ini membebani Jakarta.
Dalam refleksi satu tahun pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaparkan sejumlah capaian prioritas, terutama pada sektor ruang publik dan infrastruktur lingkungan. Pembukaan puluhan ruang terbuka hijau baru menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas udara, menyediakan ruang interaksi sosial, serta memperkuat aspek keberlanjutan kota. Kebijakan ini diposisikan sebagai bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang lebih inklusif dan berorientasi pada kualitas hidup warga.
Namun demikian, tantangan struktural seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah daerah mengakui bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor, sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, serta konsistensi implementasi dalam jangka menengah dan panjang. Dalam kerangka ini, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci efektivitas program.
Hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas menunjukkan mayoritas warga memberikan apresiasi terhadap kinerja tahun pertama kepemimpinan Pramono-Rano. Tingkat kepuasan publik tersebut dipandang sebagai modal sosial yang penting untuk mempercepat realisasi agenda pembangunan berikutnya, meskipun ekspektasi masyarakat terhadap percepatan penanganan isu banjir dan kemacetan tetap tinggi.
Di sisi lain, dukungan politik dari DPRD DKI Jakarta disebut menjadi fondasi awal dalam memastikan stabilitas kebijakan daerah. Sinergi legislatif dan eksekutif diharapkan mampu memperkuat efektivitas anggaran serta memastikan program prioritas berjalan sesuai target.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, arah kebijakan difokuskan pada penguatan sistem transportasi publik, optimalisasi pengendalian banjir berbasis kawasan, serta peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka ruang partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan.
Satu tahun pertama ini menjadi tahap konsolidasi awal bagi kepemimpinan Pramono-Rano. Evaluasi terhadap capaian dan tantangan yang ada diharapkan menjadi pijakan strategis untuk mempercepat transformasi Jakarta sebagai kota yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.
